Batubara(siletpost.com),-Desa Kuala Tanjung dinilai sangat layak menjadi percontohan nasional program Koperasi Merah Putih (KMP) karena memiliki infrastruktur strategis, semangat kewirausahaan tinggi, dan potensi ekonomi lokal yang kuat, khususnya di sektor UMKM, pertanian, dan kuliner. Dukungan dari PPIKT dan tokoh pemerhati ekonomi kawasan menunjukkan keseriusan masyarakat dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis koperasi. Penetapan Kuala Tanjung sebagai KMP diyakini akan membawa dampak ekonomi besar bagi Batubara, membuka lapangan kerja, dan memperkuat posisi daerah sebagai kawasan penyangga industri nasional.
Ketua PPIKT, Yogi Fauzi, menyatakan bahwa Kuala Tanjung memiliki infrastruktur bisnis dan semangat kewirausahaan yang tumbuh pesat. Menurutnya, penetapan desa ini sebagai KMP akan menjadi langkah tepat dan visioner dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kuala Tanjung adalah sentral bisnis dan kawasan industri besar di Sumatera Utara. Bahkan, saat kapal pesiar bersandar di Pelabuhan Pelindo Kuala Tanjung beberapa waktu lalu, masyarakat berbondong-bondong memperkenalkan produk UMKM, kuliner, dan kerajinan khas Batubara kepada turis. Ini bukti nyata tingginya kesadaran usaha di desa ini,” ujar Yogi, minggu (15/06/2025).
Menurutnya, KMP diharapkan dapat menjadi pusat produksi pangan, pusat layanan keuangan, dan basis UMKM unggulan di desa-desa, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan wilayah.
Implementasi KMP tentu memiliki tantangan, seperti koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas pengelolaan.
“Dan Kuala tanjung tentu bisa menjawab tantangan itu, karena untuk percontohan ini banyak hal yang perlu diperhatikan, yakni kesadaran wirausaha masyarakat, lajunya pertumbuhan ekonomi lokal dan banyak faktor ekonomis dan sosilogis lainnya,”ucapnya
PPIKT menilai, dengan tingginya jumlah pelaku UMKM, kontraktor mikro dan menengah, kelompok tani, peternak, hingga koperasi produktif, Kuala Tanjung memiliki lalu lintas ekonomi desa yang sangat aktif. Oleh karena itu, PPIKT mendorong Pemkab Batubara melalui Dinas Koperasi dan UMKM, serta Pemprov Sumatera Utara, agar segera mengusulkan Kuala Tanjung sebagai pilot project nasional kepada Kementerian Koperasi RI.
Dana Rp3–5 Miliar Per Desa, KMP Jadi Mesin Ekonomi Baru
Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan skema nasional pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi percontohan. Setiap desa yang ditetapkan akan menerima alokasi anggaran Rp3 hingga Rp5 miliar, yang akan dikelola oleh koperasi lokal terpilih sebagai pengelola utama.
Dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung sektor usaha kecil, koperasi produktif, kelompok tani dan ternak, serta pelaku UMKM agar mampu berkembang dan bersaing di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri. Di Batubara, salah satu koperasi percontohan telah disiapkan untuk mengawali pengelolaan dana tersebut secara transparan dan profesional.
Keuntungan Ekonomi bagi Kabupaten Batubara
Menurut Naharuddin Budi pemerhati ekonomi kawasan industri Kuala Tanjung, penetapan Kuala Tanjung sebagai KMP percontohan akan membawa multiplier effect ekonomi yang luar biasa bagi daerah Batubara.
“Jika dana Rp3–5 miliar per desa dikelola secara akuntabel, ini akan meningkatkan perputaran ekonomi lokal, mendorong kemajuan koperasi modern, dan membuka banyak lapangan kerja baru di tingkat desa,” ungkap Budi
Ia juga menambahkan, kemitraan antara koperasi dengan para pelaku usaha mikro dan menengah nantinya apalagi di kawasan industri besar di Kuala Tanjung akan mempercepat pertumbuhan ekonomi mikro dan menengah, serta menjadikan Batubara sebagai contoh daerah yang berhasil membangun ekosistem ekonomi mandiri berbasis koperasi.
“Produk-produk UMKM akan punya nilai tambah, daya saing, bahkan potensi ekspor karena dekat dengan pelabuhan. Kalau ini sukses, bukan hanya desa yang untung, tapi Batubara sebagai kabupaten juga naik kelas secara ekonomi,” jelasnya.
Budi meyakini, Kuala Tanjung sudah siap secara sosial ekonomi, untuk diterapkannya kebijakan nasional memgelola dana KMP perdana di Batubara. Kesiapan ini, dibuktikan dengan Kuala tanjung yang telah lama menjadi desa di Sumatera utara yang bersinergi dengan pemerintah pusat melalui proyek strategis nasional.
“Ini menjadi catatan penting pemangku, kebijakan. Karena untuk menjadi percontohan dan percobaan haruslah desa yang benar-benar siap, dan dari segi ekonomi, sosial, dan pemetaan desa, Kuala tanjung adalah pilihan yang tepat bagi pemerintah,”ujarnya
Potensi Kuala Tanjung: Hub Internasional dan PSN
Budi menambahkan, Kuala Tanjung bukan desa biasa. Letaknya yang strategis dan keberadaan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung- yang ditetapkan sebagai hub barat Indonesia dalam proyek strategis nasional (PSN)-menjadikannya pusat logistik, industri, dan distribusi barang berskala nasional dan internasional.
Saat ini, rencana pengembangan lanjutan kawasan industri Kuala Tanjung terus digalakkan, termasuk peningkatan kapasitas pelabuhan dan integrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ini menempatkan desa Kuala Tanjung dalam posisi krusial untuk memainkan peran ekonomi lebih besar di tingkat provinsi dan nasional.
“Dana KMP akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan daya saing usaha mereka di tengah kawasan industri. Ini bisa jadi prestasi bagi Batubara dan Sumatera Utara,” tambah Budi
Lanjutnya, pegiat umkm ini memaparkan bahwa Desa kuala tanjung memiliki potensi UMKM kuliner seafood, makanan khas daearah dan makanan kekinian, yang saat ini banyak di buru oleh pencinta kuliner, datang ke Kuala tanjung
Tidak hanya itu Potensi pertanian desa ini pun siap dalam mendukung swasembada pangan seperti program nasional Presiden RI.
Harapan kepada Pemerintah Pusat
Dengan kombinasi potensi ekonomi, infrastruktur strategis, dan semangat kewirausahaan lokal, usulan menjadikan Kuala Tanjung sebagai KMP percontohan dinilai bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan.
PPIKT berharap, Kementerian Koperasi dan UKM RI segera merespons dorongan ini dengan positif dan menetapkan Kuala Tanjung sebagai bagian dari skema KMP 2025. Harapan besar pun bergantung pada peran aktif Pemkab Batubara dan Pemprov Sumut untuk mengawal dan memperjuangkan usulan ini ke pusat.
Editor: Ar
