Batubara(siletpost.com),- Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian dan keseriusannya terhadap nelayan. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan petambak garam.
Namun sejatinya, regulasi yang terbentuk harus diperjuangkan melalui partisipasi masyarakat dan program pemerintah pusat hingga daerah untuk mewujudkan masyarakat nelayan yang adil makmur dan sejahtera.
Untuk mewujudkan nelayan mandiri dan sejahtera ini, banyak program yang telah dibuat oleh Kesatuan nelayan tradisional Indonesia (KNTI) dan juga menampung aspirasi nelayan, menyampaikan pada pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat.
Seperti di Kabupaten Batubara, DPD KNTI Batubara melaksanakan ‘Rembuk pangan pesisir 2024’ sesuai petunjuk dan arahan dari DPP KNTI. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai pertemuan masyarakat nelayan Dusun Kuala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras.
“Program ini lahir, untuk menyelaraskan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto perihal swasembada pangan. Konsep pangan juga dapat dipahami melalui undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan,”kata Arwan Syahputra, ketua Panitia Rembuk pangan pesisir Batubara 2024, sabtu(07/12).
Dalam acara rembuk pangan ini, Ketua DPD KNTI Batubara menyampaikan beberapa catatan penting dihadapan masyarakat nelayan dan stake holder yang berhadir dalam acara seperti pemerintah daerah Batubara hingga Kesyahbandaran otoritas pelabuhan Kuala Tanjung
“Sejak dalam kepengurusan KNTI ini, banyak hal yang telah dan akan kami lakukan, seperti memperjuangkan bantuan para nelayan tradisional, mesin kapal, alat tangkap, mesin penggiling belacan dan program lainnya. Dan kemarin baru saja kita mendapat bantuan mesin BBG (Bahan bakar gas), dan itu sudah kami salurkan pada nelayan dengan baik,”kata Amirtan, ketua DPD KNTI Batubara
Disamping itu, Amirtan juga menerangkan bahwa nelayan dibawah koordinasi KNTI juga telah banyak mempunyai kartu kusuka sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Anggota DPRD Batubara dapil Medang deras ini juga membantu nelayan dalam hal pembuatan Pas kecil sebagai Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diperuntukkan bagi kapal dengan tonase koror kurang dari 7 Gross Tonage.
Praktisi nelayan ini menyebut, “rekomendasi-rekomendasi yang telah dirembukan akan saya bawa ke tingkat nasional pada Desember bulan 12 tanggal 12 nanti,”ucapnya
KNTI juga menyambut baik masukan dari nelayan tentang rekomendasi soal BPJS tenaga kerja atau BPJS umum nelayan.
“Akan kita usahakan untuk menambahkan kuota yang dimaksud, kepada pemerintah pusat agar bisa membantu keluarga nelayan,”cetusnya
Tokoh masyarakat Batubara ini pun memperhatikan perihal jalur zona tangkap dan minyak BBM nelayan, dan itu menjadi komitmen KNTI yang bakal disampaikan ke tingkat nasional.
Namun dibalik itu, ada yang menjadi perhatian serius dari KNTI dan juga DPRD Batubara ini, seperti kondisi Kuala Pagurawan yang terlihat dangkal.
“Pendangkalan daripada Kuala yang ada di pagurawan itu sudah kami usulkan bersama kawan-kawan dapil Medang deras waktu di DPRD provinsi bertemu dengan Dinas Bina Marga bahwasanya untuk penggalian Kuala sungai Pagurawan akan dikeruk di tahun 2025 dan jalan-jalan yang ada di Medang deras juga akan diprioritaskan pembangunannya pada tahun 2025,”ujarnya
Amirtan juga menyampaikan, bahwa nelayan di KNTI pun banyak telah dibuatkan nomor induk berusaha (NIB) sebagai izin pendukung menuju penjaminan hak-hak para nelayan.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perikanan Dan peternakan Batubara, melalui Kabid P2SP Azmi. Diskanak Batubara mendukung program KNTI Batubara dan mendukung DPD KNTI Batubara agar menyampaikan dan memperjuangkan regulasi-regulasi terkait kemandirian pangan dan kedaulatan pangan, dan juga memperjuangkan agar kewenangan zonasi tangkap, dan penataan nelayan agar dikembalikan lagi ke pemerintah daerah tingkat Kabupaten Kota.
Dalam Kegiatan ini, organisasi sayap KNTI, seperti Kesatuan perempuan pesisir Indonesia (KPPI) Batubara menunjukkan hasil karya olahan rumahan Ibu-ibu nelayan, seperti sambal kepah serai dan rendang kepah serai.
Produk KPPI ini pun disambut baik oleh Kepala Dinas kesehatan P2KB Batubara dr.Deny Syahputra. Pihaknya siap membantu produk ini agar segera terbit PIRT, dan memberikam bimbingan dan pelatihan, sampai pada penerbitan BPOM.
Selain itu, Camat Medang deras, Syahrizal SH berharap agar nelayan kecil tradisional agar tidak kesulitan lagi berlayar dengan alasan kelangkaan BBM. Dan pihaknya berharap agar KNTI turut mengadvokasi hal ini untuk membantu masyarakat nelayan.
Diakhir rembuk, KNTI Batubara dengan KPPI beserta Kesatuan pelajar, pemuda dan mahasiswa pesisir Indonesia (KPPMPI) akan membawakan hasil-hasil rembuk pangan ini kepada DPP, dan kementerian terkait. Dan KNTI Komit, mendukung program pemerintah menuju nelayan jaya, dan sejahtera.
Penulis : Heri
Editor : Redaksi
