Internasional(Siletpost.com),- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas dalam serangan udara gabungan AS-Israel yang menghantam kompleks kediamannya pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat.
Dikutip dari cnbc Indonesia, Otoritas Iran disebut akhirnya membenarkan klaim tersebut. Seorang presenter televisi pemerintah tampak menitikkan air mata saat menyampaikan kabar itu, dikutip dari BBC International. Pemerintah Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari, dan suasana duka menyelimuti negara tersebut.
Khamenei dikenal sebagai figur sentral yang menentukan arah perlawanan serta kebijakan strategis Iran selama lebih dari tiga dekade.
Dalam pernyataannya, Trump mengatakan Khamenei dan sejumlah pejabat Iran “tidak bisa lolos dari intelijen AS dan sistem pelacakan paling canggih.” Hingga kini, Teheran belum mengkonfirmasi klaim tersebut secara resmi.
Khamenei memimpin Republik Islam Iran sejak 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Jika Khomeini dikenal sebagai arsitek ideologis Revolusi Islam 1979, Khamenei memperkuat fondasi kekuasaan negara melalui penguatan militer, paramiliter, serta perluasan jaringan pengaruh regional.
Sebelum menjabat sebagai pemimpin tertinggi, ia pernah menjadi presiden Iran pada masa Perang Iran-Irak (1980-1988). Pengalaman konflik tersebut membentuk pandangannya yang sangat waspada terhadap Barat, khususnya AS, yang saat itu mendukung Irak di bawah Saddam Hussein.
“Dia adalah presiden masa perang yang keluar dari konflik dengan keyakinan bahwa Iran rentan dan harus selalu siap menghadapi ancaman,” kata Vali Nasr, pakar Iran dan penulis Iran’s Grand Strategy, seperti dikutip Al Jazeera, Minggu (1/3/2026).
Menurut Nasr, bagi Khamenei, revolusi, republik Islam, dan nasionalisme Iran adalah satu kesatuan yang harus dilindungi.
Membangun Negara Berbasis Keamanan
Di bawah kepemimpinannya, Korps Garda Revolusi Islam berkembang menjadi kekuatan dominan, bukan hanya dalam bidang militer, tetapi juga di ranah politik dan ekonomi. Khamenei juga mengusung konsep “ekonomi perlawanan” guna memperkuat kemandirian Iran di tengah tekanan sanksi Barat.
Namun, pendekatan keras tersebut memicu kritik luas di dalam negeri. Penanganan tegas terhadap protes pemilu 2009 dan gelombang demonstrasi 2022 terkait isu hak perempuan memperlihatkan gaya kepemimpinannya yang memandang gejolak domestik sebagai ancaman keamanan nasional.
“Rakyat Iran membayar harga yang terlalu mahal atas penegasan kemerdekaan nasional versi ini,” kata Nasr. “Dalam prosesnya, Khamenei kehilangan dukungan sebagian besar masyarakat.”
Dari Pragmatism ke Konfrontasi
Meski dikenal berpendirian keras, Khamenei juga menunjukkan sikap pragmatis. Ia menyetujui perjanjian nuklir 2015 (JCPOA) untuk meredakan tekanan ekonomi akibat sanksi. Namun, keputusan AS di bawah Trump yang menarik diri dari kesepakatan tersebut mendorong Khamenei kembali pada sikap konfrontatif dan menutup ruang dialog dengan Washington.
Ia kemudian mendorong strategi “bukan damai, bukan perang” serta memperkuat jaringan sekutu regional yang dikenal sebagai “poros perlawanan,” termasuk Hizbullah, Hamas, dan Houthi. Strategi ini menjadikan Iran aktor penting dalam dinamika konflik regional, sekaligus sasaran utama Israel.
Ketegangan meningkat setelah perang Israel-Hamas dan serangkaian serangan Israel terhadap target Iran serta sekutunya. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bahkan secara terbuka mengancam akan membunuh Khamenei.
Dalam salah satu pidatonya, Khamenei menegaskan Iran tidak akan tunduk. “Bangsa Iran tidak akan menyerah. Intervensi militer AS akan membawa kerusakan yang tak bisa diperbaiki,” katanya.
Simbol Keteguhan dan Kontroversi
Bagi para pendukungnya, Khamenei merupakan simbol keteguhan dalam menghadapi tekanan Barat dan Israel. Namun bagi para pengkritiknya, ia dinilai semakin jauh dari aspirasi generasi muda Iran yang menginginkan reformasi serta perbaikan ekonomi, bukan isolasi dan konflik berkepanjangan.
Wafatnya Khamenei berpotensi menjadi titik balik paling signifikan dalam sejarah Republik Islam Iran sejak Revolusi 1979.
