Jakarta(Siletpost.com),-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (2/12/2026). Agenda tersebut sekaligus mencakup pelantikan dan pengesahan calon wakil presiden terpilih. Keputusan itu dihasilkan dalam rapat gabungan MPR yang dihadiri perwakilan fraksi-fraksi MPR dari unsur DPR dan DPD, Jumat (13/11).
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani dalam jumpa pers, Jumat (13/11).
Secara terpisah, pada Jumat (13/11) malam, Presiden Prabowo Subianto meminta partai-partai koalisinya membahas nama-nama calon wakil presiden yang akan diusulkan. Pembahasan tersebut diberikan tenggat waktu selama satu pekan.
Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan Prabowo bersama pimpinan partai-partai koalisi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat malam.
“[Kita] dikasih waktu satu minggu… Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden,” kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, usai pertemuan tersebut.
Beberapa jam sebelum pertemuan tersebut berlangsung, pimpinan MPR terlebih dahulu menggelar rapat gabungan pada Jumat siang.
Selain menetapkan jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru pada 2 Desember 2026, rapat tersebut juga memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo pada Jumat (13/11).
Surat itu berisi permintaan agar Presiden segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran kepada MPR.
“Untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” jelas Muzani.
Berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden wajib menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat dua pekan sebelum pelaksanaan pemilihan.
Dengan demikian, jika dihitung mundur 14 hari dari jadwal pemilihan pada 2 Desember 2026, dua nama calon wakil presiden yang diusulkan Presiden harus sudah diterima MPR paling lambat Rabu (18/11) pekan depan.
Sebagaimana diketahui, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran.
Selain itu, dalam waktu 14 hari sejak pengunduran diri Gibran, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon wakil presiden setelah menerima surat permintaan dari MPR.
Sebelum rapat gabungan MPR berlangsung pada Jumat (13/11) siang, Ketua MPR Ahmad Muzani telah menyampaikan keinginan lembaganya untuk mempercepat proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. MPR tidak ingin menunggu hingga batas waktu maksimal 60 hari.
“Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” kata Muzani, Jumat (13/11).
‘Saya mundur dari wapres tidak terkait ijazah’
Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11), sekitar pukul 11.20 WIB. Dengan keputusan tersebut, Gibran menjadi wakil presiden kedua sepanjang sejarah Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Menyusul pengunduran dirinya, Gibran mengunggah sebuah video melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis petang. Dalam rekaman tersebut, ia menegaskan bahwa keputusan mundur dari jabatan wakil presiden “tidak berkaitan dengan ijazah”.
“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” katanya pada rekaman video, Kamis.
Gibran juga menegaskan bahwa seluruh dokumen pendidikannya “ada, lengkap” dan telah diserahkan ke pengadilan.
“Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik, administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian,” katanya.
Sebelum menyatakan mundur, Gibran memang tengah menghadapi kontroversi terkait dokumen ijazah pendidikannya.
Pada akhir Oktober lalu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah di luar negeri.
Putusan MA dan MK tersebut kemudian mendorong lebih dari 120 anggota DPR mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu (11/11). Langkah tersebut dinilai membuka jalan bagi dimulainya proses pemakzulan terhadap Gibran.
